UU PPSK Limpahkan Penyidikan Kasus Pidana Keuangan ke OJK, Pakar Pidana: Bertentangan dengan Aturan Lain

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan sebagai lembaga yang berhak melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana keuangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan penguatan dari UU OJK sebelumnya.

Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun menilai substansi yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (5) Bagian Keempat UU PPSK tersebut selaras dengan regulasi mengenai OJK yang selama ini diterapkan.

"Ini agar OJK mempunyai determinasi dalam melaksanakan tugasnya dan aturan gang diterbitkan dihormati oleh pelaku industri. Kalau pengawasnya mempunyai kewenangan sampai tindak pidana maka wibawa OJK lebih kuat," katanya, Sabtu kemarin (31/12/2022).

(Khafid Mardiyansyah)