Filipina Tingkatkan Pengawasan di Laut China Selatan

Manila menyebut, perairan tepat di sebelah barat Filipina sebagai Laut Filipina Barat, sedangkan Pulau Pagasa, yang terbesar kedua di Spratly, juga dikenal sebagai Pulau Thitu, adalah milik mereka.

Melihat hal ini, Pusat kajian kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris), menilai sangat wajar jika Filipina mempersenjatai wilayah terluar mereka, atas dasar kedaulatan negara.

“Pertama, berbicara kedaulatan, apa yang dilakukan Filipina sudah sangat tepat. Jika dibiarkan berlarut, bisa-bisa China menguasai seluruh pulau di Filipina,” kata peneliti senior Centris, AB Solissa kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).

Dari informasi sementara, Beijing diketahui telah mulai membangun formasi tanah di bagian utara Spratlys yang kosong, di atas Eldad Reef (Malvar Reef).

Jauh hari sebelumnya, China juga telah melakukan kegiatan reklamasi di daerah tersebut, dimana kegiatan konstruksi serupa berlangsung di Lankiam Cay (Panata Island), Whitsun Reef (Julian Felipe Reef), dan Sandy Cay.

“Dari informasi yang sudah di publish pada sejumlah media, China telah menduduki setidaknya tujuh pulau dan bebatuan, memiliterisasi mereka dengan landasan pacu, pelabuhan, dan sistem radar di Pulau Spratly, jangan dibiarkan," tutur AB Solissa.

Apalagi, lanjut AB Solissa, China sudah berulangkali menginjak-injak kedaulatan Filipina, salah satunya saat Beijing mengambil paksa sisa dan puing roket miliknya dari yang amankan oleh kapal angkatan laut Filipina.

Reklamasi baru juga tengah berlangsung di Anda Reef Eldad Reef, Whitsun Reef, Sandy Cay dan Lankiam Cay Yangsin Sand.

Hal serupa juga dilakukan Beijing di 13km timur laut Pulau Loaita yang diduduki Filipina (Pulau Nanyao,) dan 53,3km dari Subi Reef yang dikuasai China.

Melihat gelagat China tersebut, Direktur Keamanan Siber dan Teknologi Kritis Forum Internasional Pasifik, Mark Manantan mengatakan Presiden Ferdinand Marcos Jr harus memperjelas "garis merah" negara itu dalam kebijakan luar negerinya dengan China, terutama ketika menyangkut Laut Filipina Barat.

Manantan mengatakan bahwa jika Filipina gagal untuk menegaskan keputusan arbitrase selama perjalanan Marcos ke China, hal ini akan merusak momentum aliansi Amerika Serikat-Filipina yang tengah dibangun kedua negara.