"Demokrat akan masukan usulan ini jika ada revisi UU tentang Desa. Sebagai Ketua (Poksi Demokrat) Baleg akan melaporkan ke ketua fraksi saya yang saya yakin sejalan dengan aspirasi perangkat desa," kata Herman Khaeron.
Menurut Hero, tuntutan ini akan menjadi catatan dan bahan penting dalam rapat revisi UU Desa. Fraksi Demokrat sendiri akan mengusulkannya dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, namun itu semua bergantung fraksi lain.
"Tentang kepastian apakah bisa masuknprolegnas prooritas tentu bergantung fraksi lain," ujarnya.
Kemudian, Anggota Komisi II DPR M. Toha mengatakan bahwa Fraksi PKB sudah menjanjikan UU Desa agar segera direvisi. Karena memang UU tersebut harus direvisi.
"Benar kita akan revisi UU itu. Kapan revisinya? Kalau sudah masuk skala prioritas, biasanya Maret atau April sudah ada perubahan skala prioritas," kata Toha.
(Fahmi Firdaus )