Pj Bupati Barito Kuala Hadiri Rakor Evaluasi Kinerja Penjabat dan Pemantapan Tugas

Pj Bupati Barito Kuala Mujiyat, Sekda Zulkipli Yadi Noor, Asisten Pemerintahan dan Kesra Suyud Sugiono dan Kepala Inspektorat Ismed Zulfikar mengikuti Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (31/1/23) di Marabahan.

Tito Karnavian melalui zoom meeting memantapkan kembali terkait arahan Presiden Joko Widodo kepada Kepala Daerah pada 17 Januari 2023 lalu saat Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di SICC, yakni:

1. Kendalikan inflasi. Pantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif (PDAM, angkutan umum)

2. Turunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0 persen pada 2024

3. Dorong daerah untuk turunkan stunting di bawah 14 persen di tahun 2024

4. Segera selesaikan dua masalah besar investasi yakni kesesuaian kegiatan pemafaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

5. Maksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun Dana Abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri

6. Susun rencana induk (masterplan) penataan kota dan juga penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukan keunggulan dan keuanikan dari setiap daerah

7. Jaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024

8. Jamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan

Terkait penurunan stunting, Tito menegaskan untuk Kepala Daerah melakukan intervensi penurunan stunting di wilayahnya.

Pencegahan stunting melalui pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan, pola hidup sehat, pola asuh dan pemberian makan bagi bayi dan balita yang baik. Selain itu juga melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, edukasi tentang persalinan dan pentingnya melakukan inisiasi Menyusu Dini (IMD) termasuk imunisasi.

Tidak hanya stunting, masalah ekstrem kemiskinan turut menjadi tugas besar kinerja Penjabat pada 2023. Mendagri Tito menyampaikan data bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin semester II tahun 2022 se-Nasional adalah 9,57 persen (26.3663.270 jiwa).

Untuk menunjang penurunan kemiskinan, Tito meminta Kepala Daerah melakukan dua parameter, yaitu melakukan pengecekan penduduk miskin by name by address, bentuk intervensi berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lakukan pemetaan kantong-kantong kemiskinan, bentuk intervensi berupa pengadaan air bersih, perbaikan jalan rusak dan lain-lain.

(Agustina Wulandari )