Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta, Muhammad bersepakat usulan Muktamar bersumber dari hasil diskusi para ketua PW DMI Jawa Bali. Muktamar DMI harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami mendorong muktamar sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku,” timpal Muhammad, Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta.
Setidaknya terdapat lima poin diskusi, selain soal muktamar, juga soal masjid sebagai pusat syiar agama yang moderat, menjaga masjid agar jangan dijadikan sebagai tempat kampanye politik, serta mendorong masjid mengoptimalkan potensi DMI untuk kemandirian organisasi.
(Angkasa Yudhistira)