DJKI Ubah Alur Pembayaran untuk Mewujudkan PNBP Akuntabel

Pemohon akan diberikan masa transisi untuk segera menggunakan kode billing yang sudah terbayar hingga 30 Juni 2023. Sebelumnya, bisnis proses layanan permohonan KI dilakukan dengan tahapan, mengajukan permohonan KI pada aplikasi (merek.dgip.go.id / paten.dgip.go.id / desainindustri.dgip.go.id).

Setelah itu, melakukan pemesanan kode billing dilanjutkan dengan melakukan pembayaran pada aplikasi SIMPAKI, setelah itu baru mengisi formulir dan mengunggah data pendukung.

“Dengan kata lain, proses pembayaran PNBP yang sebelumnya, masyarakat diminta untuk membayar tarif PNBP terlebih dahulu, baru setelah itu mengajukan permohonan KI. Kalau sekarang, masyarakat mengajukan permohonan KI terlebih dahulu, kemudian bayar,” ucapnya.

Peluncuran sistem pengelolaan PNBP Online. (Foto: dok DJKI)

Peluncuran ini disaksikan dan diikuti para pegawai DJKI, pengelola Sistem Pengelolaan PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan, Konsultan KI dan Sentra KI.

Setelah soft launching yang digelar secara daring dan luring ini, DJKI menggelar Focus Group Discussion yang tujuannya mensosialisasikan sekaligus menerima masukan dari para pengguna aplikasi tentang alur pembayaran baru.

(Agustina Wulandari )