BRUSSELS - Parlemen Prancis telah mengadopsi resolusi yang meminta Uni Eropa (UE) untuk secara resmi melabeli tentara bayaran Rusia, Grup Wagner, sebagai "kelompok teror". Resolusi diadopsi di saat muncul laporan bahwa Inggris juga tampaknya siap untuk menunjuk kelompok itu sebagai "organisasi teror".
Resolusi pada Selasa, (9/5/2023) yang tidak mengikat dan sebagian besar bersifat simbolis, disahkan oleh parlemen Prancis dengan dukungan bulat dari seluruh spektrum politik.
“Di mana pun mereka bekerja, anggota Wagner menyebarkan ketidakstabilan dan kekerasan,” kata legislator Prancis Benjamin Haddad kepada parlemen sebagaimana dilansir Al Jazeera.
“Mereka membunuh dan menyiksa. Mereka membantai dan menjarah. Mereka mengintimidasi dan memanipulasi dengan impunitas yang hampir total,” katanya.
Tentara Wagner bukanlah tentara bayaran sederhana yang didorong oleh “nafsu akan uang” tetapi mereka “mengikuti strategi luas, dari Mali hingga Ukraina, untuk mendukung kebijakan agresif rezim Presiden (Vladimir) Putin terhadap demokrasi kita,” tambahnya.
Pihak berwenang di Prancis juga menyalahkan kelompok itu karena menjalankan operasi propaganda anti-Prancis di Afrika barat, khususnya Mali.
Haddad berharap resolusi itu akan mendorong 27 anggota Uni Eropa untuk memasukkan Wagner ke dalam daftar resmi "organisasi teroris".
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji parlemen Prancis dalam pesan video dan mendesak negara lain untuk mengikuti contoh Prancis.
“Terima kasih khusus kepada parlemen Prancis atas keputusan hari ini untuk mengakui kelompok Wagner pseudo-swasta Rusia sebagai organisasi teroris,” kata Zelensky.
“Ini adalah sesuatu yang harus diadopsi oleh seluruh dunia – setiap manifestasi terorisme harus dihancurkan, dan setiap teroris harus dihukum,” ujarnya.
Sementara resolusi Prancis yang meminta UE untuk menunjuk Wagner sebagai "organisasi teroris" akan memungkinkan anggota UE untuk membekukan aset kelompok dan anggotanya, dan melarang perusahaan dan warga negara Eropa untuk berurusan dengan organisasi tersebut, sanksi saat ini tampaknya tidak menghalangi operasional grup tersebut.
Wagner dan pemimpin pengusahanya Yevgeny Prigozhin telah berulang kali dikenai sanksi oleh UE, termasuk atas pelanggaran hak asasi manusia di Afrika dan karena berpartisipasi dalam invasi Rusia ke Ukraina.
Aset Prigozhin di UE dibekukan pada 2020 dan dimasukkan ke dalam daftar hitam visa atas penempatan pejuang Wagner ke Libya yang dilanda perang, sebuah keputusan yang tidak berhasil dia banding.
Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengakui pada Selasa bahwa secara hukum label "teroris" Uni Eropa tidak akan memiliki "efek tambahan langsung" pada kelompok tersebut.
Tapi "kita tidak boleh meremehkan kepentingan simbolis dari penunjukan semacam itu, atau efek disuasif yang dapat terjadi pada negara yang tergoda untuk beralih" ke Wagner, katanya.
Parlemen Lituania dan Estonia telah menyebut Wagner sebagai "organisasi teroris".
(Rahman Asmardika)