Kemelut Para Bupati Pro Kolonial Belanda di Tengah Perang Pangeran Diponegoro

Bupati Wedana Madiun juga kerap memarahi mereka di depan umum hanya lantaran kedua bupati terlambat saat dipanggil datang ke Madiun. Bupati Ngrowo dan Kalangbret merasa telah dipermalukan.

Belum lagi kewajiban menyetor upeti sapi, yakni masing-masing 230 ekor setiap tahunnya. Soal urusan administrasi kadipaten mancanegara juga termasuk yang dikeluhkan.

Bupati Ngrowo dan Bupati Kalangbret tidak suka dengan Bupati Wedana Madiun yang menyerahkan semua tugas negara kepada Bupati Purwodadi Ronodirjo, pamannya.

Sementara ia asyik sibuk dengan kesenangannya menggambar, pekerjaan kayu, serta urusan rumah tangga. Di sisi lain, Bupati Wedana Madiun dinilai pernah bersikap pengecut, yakni lari dari pertempuran saat melawan Mangunnegoro, pendukung Diponegoro.

“Hal ini menyebabkan bupati wedana sebenarnya bertanggung jawab terhadap semua ketidaknyamanan yang harus dialami oleh para bupati dari waktu ke waktu”.

Jenderal De Kock mengatasi persoalan itu dengan tenang. Langkah untuk meredam ancaman kerusuhan di Tulungagung, langsung diambil. Hal itu mengingat Bupati Ngrowo dan Bupati Kalangbret dinilai memiliki kesetiaan kepada kolonial Belanda.

Bupati Wedana Madiun rela mengorbankan otoritasnya demi mengakhiri perselisihan dengan Bupati Ngrowo dan Bupati Kalangbret. Bupati Purwodadi kemudian dimutasi menjadi tumenggung di Kepatihan Yogyakarta.

Ancaman kerusuhan di Tulungagung yang sempat dikhawatirkan itu pun tidak pernah terjadi. “Monconegoro bagian timur kembali mendapatkan kedamaiannya,” demikian dikutip dari De Java-oorlog van 1825-1830.

(Erha Aprili Ramadhoni)