Prabowo Usulkan Proposal Damai Rusia-Ukraina, Susaningtyas Kertopati: Niat dan Ide yang Sangat Mulia

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menawarkan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia. Proposal yang disodorkan itu berisi soal perlunya gencatan senjata, penarikan pasukan 15 kilometer dari posisi depan ke zona demiliterisasi baru, hingga pengerahan pasukan PBB.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber, Susaningtyas NH Kertopati menilai, niat dan tujuan Prabowo tentu saja pasti baik karena ingin turut serta menciptakan perdamaian dunia. Namun, untuk mewujudkannya perlu ada kesepakatan antarpihak untuk tujuan damai sebelumnya.

"Reaksi atas apa yang diusulkan Menhan Prabowo tentu ada yang setuju mendukung, ada juga yang menolak. Contoh yang mendukung Belanda, yang tidak setuju Presiden Ukraina Zelensky," ujar Susaningtyas, Rabu (7/6/2023).

Mantan anggota Komisi l DPR ini menyatakan, bisa saja secara internasional usulan Menhan menjadi bahan pembicaraan, meski konsekuensinya ada yang mendukung dan ada yang tak setuju.

"Zona demiliterisasi dalam bahasa Inggris Demilitarization Zone (DMZ) adalah wilayah dari dua atau lebih kekuatan militer (atau persekutuan) yang merupakan batas wilayah yang diakui secara de facto di dunia internasional masing-masing negara dan tidak memperkenankan adanya aktivitas militer," ujar Nuning.

Ia menjelaskan, DMZ lahir dari kesepakatan apabila kedua pihak sudah sepakat berdamai. Seberapa luas DMZ, di mana posisinya, kalau perlu penjaga, siapa yang disetujui oleh kedua pihak.

Jadi sepanjang belum ada kesepakatan damai, tidak akan pernah ada DMZ. Memang akan menjadi hal aneh apabila belum ada kesepakatan damai tapi sudah mengusulkan DMZ.

"Saya melihat niat dan ide Pak Prabowo sangat mulia dan bagus. Hanya saja akan lebih baik bila dikoordinasikan dengan Menlu dan Komisi I DPR sehingga terkawal dengan baik saat disampaikan ke publik internasional," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)