Literasi Digital Perlu Diperkuat, Ribuan Berita Hoaks Tersebar Selama Pandemi

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencatat lebih dari 2.300 isu hoaks Covid-19 tersebar di media sosial, selama pandemi dari Januari 2020 hingga Juni 2023.

Banyaknya hoaks tersebut menimbulkan masalah dalam penanggulangan Covid-19, antara lain keengganan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, persepsi bahwa pandemi hanyalah konspirasi, dan lain sebagainya.

Sekitar 48 persen warga terbilang rentan serangan hoaks, karena belum mampu bedakan hoaks dari informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Sementara, 37 persen warga melaporkan mengidentifikasi hoaks di gawai dalam beberapa bulan terakhir.

Oleh karena itu, agar tidak menyesatkan, edukasi anti hoaks harus terus digalakkan. Apalagi perilaku sehat belum terbangun kuat.

Koordinator Pokja RCCE (Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat) Rizky Ika Syafitri, mengatakan bahwa maraknya peredaran hoaks di Indonesia sangat berpengaruh pada perilaku pencegahan penularan Covid-19 termasuk vaksinasi.

“Hoaks juga memicu keraguan masyarakat terhadap layanan kesehatan esensial lainnya, seperti imunisasi rutin untuk anak,”ujarnya, Rabu (28/6/2023).

Pokja RCCE melihat kebutuhan mendesak untuk memperkuat penanganan hoaks, dengan keterlibatan pemangku kepentingan.

“Yakni pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, praktisi, praktisi, anak muda dan sektor swasta,” tandasnya.

Beragam bentuk kerja bersama terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk melawan hoaks atau infodemik.

Untuk mendukung hal tersebut, UNICEF Indonesia bekerja melalui 3 (tiga) pilar manajemen infodemik, yakni:

1. Memperkuat mekanisme debunking hoaks yang dilakukan oleh masyarakat sipil, pemerintah dan media.

2. Memperkuat sistem untuk membangun kapasitas komunitas terkait literasi digital.

3. Membentuk kelompok kerja manajemen infodemik yang berfungsi penuh di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, ICT Watch bersama Mafindo bekerja dalam tiga pilar manajemen infodemik tersebut.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti mengatakan, edukasi literasi digital harus dilakukan dengan masif, menggunakan komunikasi efektif, praktis dan menyenangkan sehingga dapat diterapkan diberbagai kondisi dan kesempatan yang ada di masyarakat.

“Tidak terbatas hanya di dalam kelas. Kolaborasi menjadi kunci untuk dapat memperluas cakupan edukasi tangkal hoaks,”ujarnya.

Upaya penanganan hoaks yang dilakukan oleh ICT Watch, Mafindo bersama UNICEF Indonesia ini juga dilakukan oleh Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat dan Pokja Penanganan Hoaks Nasional, HoaxBuster Group Indonesia.

Pendiri Mafindo, Harry Sufehmi mengatakan, kolaborasi penanganan hoaks di Indonesia sangat penting. Besar harapan kami agar, pelatihan literasi digital penanganan hoaks, dashboard manajemen infodemik, aplikasi, dan kelompok kerja penanganan hoaks yang telah dibentuk dan dikembangkan dapat bermanfaat untuk masyarakat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi hoaks atau infodemik ini. Kami sangat mengapresiasi dukungan UNICEF yang telah menjadi katalis untuk berbagai inovasi dan kolaborasi untuk memperkuat penanganan hoaks di Tanah Air,“tutupnya.

(Fahmi Firdaus )