JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara Negara (ASN). WFH ini akan berlangsung selama dua bulan sejak 21 Agustus 2023 hingga 21 Oktober 2023.
Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tingkat polusi udara, mengurai kemacetan, dan dalam rangka menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan berlangsung pada 5-7 September 2023.
BACA JUGA:
Masyarakat menilai, hal tersebut memang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi di Jakarta. Terlebih DKI Jakarta yang menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia menurut Air Quality Index (AQI).
Namun, Anggi Sucitra, salah satu karyawan swasta berumur 30 tahun mengatakan, bahwa solusi lainnya adalah dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.
BACA JUGA:
"Pemerintah harus concern ke masalah polusi, karena Jakarta udah penuh banget, kendaraan juga banyak, concern untuk fokus warga Jakarta naik kendaran umum, atau pajak kendaraan ditinggiin, pemerintah harusnya lebih tahu," katanya saat car free day (CFD) di Bundaran HI, Minggu (20/8/2023).
Ia juga mengaku kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Karena menurutnya, pekerja swasta juga membutuhkan solusi yang sama.
"WFH solusi sih, cuma yang kerja kan bukan ASN doang, kan ada perusahaan swasta juga, tapi yang setau saya yang saya baca perusahaan swasta itu dibuat terserah oleh pemerintah yah, ya itu cuma untuk ASN aja, untuk swasta enggak ada solusi. Kurang setuju," ucapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Endika Rachmad (28). Ia tak menampik bahwa sebagian besar ASN menggunakan kendaraan bermotor untuk mobilitasnya. Namun, menurut Endika, ada baiknya kebijakan tersebut juga berlaku untuk perusahaan swasta.
"Kalau untuk PNS aja ya enggak (setuju), kalau bisa seluruh karyawan yang bekerja terutama yang di Jakarta, untuk mengurangi polusi," ucapnya.
Begitu pun dengan Lucky Farras Yunior, pria berusia 22 tahun itu menilai bahwa kebijakan WFH untuk ASN terkesan berat sebelah. Menurutnya, justru lebih banyak perusahaan swasta di Jakarta.