Geledah Tujuh Lokasi di Bima, KPK Amankan Catatan Keuangan hingga Bukti Elektronik

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah tujuh lokasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 29 - 30 Agustus 2023. Tujuh lokasi yang digeledah di antaranya, Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Kemudian, rumah Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi; Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bima; Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bima; serta rumah salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bima di Jalan Gajah Mada.

Dari tujuh lokasi tersebut, tim mengamankan sejumlah dokumen pengadaan, catatan keuangan, hingga bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang sedang disidik lembaga antirasuah.

"Dari seluruh penggeledahan diamankan berupa dokumen pengadaan, catatan keuangan dan juga bukti elektronik yang saat ini masih dikumpulkan oleh tim karena tim masih di sana," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).

"Ini terkait dengan perkara baru yang dilakukan oleh KPK," sambungnya.

Saat ini, sejumlah barang-barang tersebut sedang dikumpulkan KPK. Kata Ali, tim saat ini masih berada di Bima untuk mengumpulkan bukti tambahan lainnya. Dikabarkan, tim saat ini sedang menggeledah sejumlah lokasi lainnya.

 BACA JUGA:

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK dikabarkan telah menetapkan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, sebagai tersangka. Politikus Golkar tersebut dikabarkan terjerat kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi.

 BACA JUGA:

Sayangnya, KPK belum mengumumkan identitas para tersangka serta konstruksi perkara dugaan korupsi di Kota Bima tersebut. KPK baru akan mengumumkan secara resmi setelah adanya proses penahanan.

(Fakhrizal Fakhri )