Breaking News! Pimpinan DPR RI Terima Pengusul HMP Pemakzulan Gibran, Seluruh Fraksi Sepakat
JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima anggota legislator pengusul Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres). Adapun para pengusul HMP ini dihadiri perwakilan dari seluruh Fraksi DPR RI.
Adapun pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan menjelaskan, anggota DPR RI memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket,” kata Saan saat memimpin rapat.
“Atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden," lanjutnya.
Merujuk Pasal 210 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Undang-Undang MD3 dan Pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, ia berkata, hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota, 25 orang anggota.
Sementara ketentuan Pasal 201 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, menyatakan usul hak menyatakan pendapat disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR RI.
