Mesir Marah Besar Usai Ethiopia Isi Bendungan PLTA yang Kontroversial di Sungai Blue Nile

MESIR – Mesir menyuarakan kemarahannya setelah Ethiopia mengumumkan pihaknya telah mengisi waduk di bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sangat kontroversial di sungai Blue Nile.

Ethiopia telah berselisih dengan Mesir dan Sudan mengenai megaproyek tersebut sejak diluncurkan pada 2011. Mesir bergantung pada Sungai Blue Nile untuk hampir semua kebutuhan airnya.

Kementerian luar negeri Mesir mengatakan Ethiopia mengabaikan kepentingan negara-negara hilir.

Ethiopia mengatakan bendungan senilai USD4,2 miliar tidak akan mengurangi porsi air Blue Nile bagi mereka.

“Dengan senang hati saya mengumumkan keberhasilan penyelesaian pengisian Bendungan Renaissance yang keempat dan terakhir,” kata Perdana Menteri (PM) Ethiopia Abiy Ahmed di X, sebelumnya Twitter.

Dia mengakui proyek tersebut menghadapi "hambatan internal dan eksternal" namun pihaknya menanggung semua itu". Bendungan tersebut mulai menghasilkan listrik pada Februari 2022.

Ethiopia yakin Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd) akan melipatgandakan produksi listrik negaranya, sehingga memberikan dorongan pembangunan yang penting, karena saat ini separuh dari 127 juta penduduknya kekurangan listrik.

Rencananya adalah untuk menghasilkan lebih dari 6.000 MW di bendungan tersebut, yang berjarak sekitar 30 km (19 mil) dari perbatasan Ethiopia dengan Sudan.

Mesir dan Sudan berpendapat bahwa aturan umum untuk operasi Gerd harus disepakati, karena khawatir Ethiopia yang haus energi akan memperburuk kekurangan air yang mereka miliki.

Negosiasi mengenai proyek tersebut dilanjutkan bulan lalu, namun sempat terhenti pada 2021.

Sudan – yang saat ini terperosok dalam pertempuran antar pasukan yang bersaing – tidak segera bereaksi terhadap pengumuman Perdana Menteri (PM) Abiy Ahmed pada Minggu (10/9/2023).

Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pengisian reservoir secara “sepihak” oleh Ethiopia melanggar deklarasi prinsip yang ditandatangani oleh ketiga negara pada tahun 2015, dan mencap tindakan Ethiopia “ilegal”.

“Deklarasi prinsip tersebut menetapkan perlunya ketiga negara mencapai kesepakatan mengenai aturan pengisian dan pengoperasian Gerd sebelum memulai proses pengisian,” kata pernyataan itu.

“Langkah-langkah sepihak yang dilakukan Ethiopia dianggap mengabaikan kepentingan dan hak negara-negara hilir serta keamanan air mereka, sebagaimana dijamin oleh prinsip-prinsip hukum internasional,” lanjutnya.

(Susi Susanti)