MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Meski begitu, Anthony berharap Pemerintah dapat menciptakan regulasi turunan yang akan memberikan keseimbangan dan keadilan antara pelaku usaha online dan konvensional. Hal ini sejalan dengan pesan yang disampaikan DPR.
Anthony bahkan mendorong Pemerintah menggagas dibuatnya platform khusus bagi para pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, produk UMKM Indonesia tidak kalah saing dengan produk-produk luar negeri.
BACA JUGA:
"Seperti yang diingatkan DPR, Pemerintah harus bisa meng-create suatu regulasi dalam melindungi UMKM kita ke depan. Misalnya dengan mengedepankan aplikasi yang berfokus pada produk lokal Indonesia. Jadi kita bisa menyaingi aplikasi-aplikasi luar," imbaunya.
“Market kita besar, jadi harus ada regulasi yang mendukung, yang berpihak untuk produsen dan konsumen di dalam negeri. Sehingga devisa tidak ke luar,” tambah Anthony.
BACA JUGA:
Terkait keluhan dari konten kreator pasca dikeluarkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Anthony menilai aturan baru itu sebenarnya tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku endorse.
Hal ini lantaran para konten kreator masih bisa membuat promosi jualan di media sosial yang diarahkan untuk membeli barang yang dipromosikan melalui platform e-commerce atau toko konvensional.
"Karena mereka tetap bisa mempromosikan produk-produk yang mereka endorse sehingga tak akan menghilangkan mata pencaharian para kreator sehingga iklim ekonomi digital tetap terjaga dengan baik," jelas Anthony.
Di sisi lain, Anthony berharap DPR terus memberikan penguatan peran dalam mengawal aturan baru tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, DPR bisa memberikan masukan pendukung akan regulasi yang inklusif ini dengan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha konvensional dan digital,” tuturnya.
“Pengawasan dari DPR penting demi terciptanya iklim usaha yang sehat, khususnya pada penerapan aturan baru ini. Pengawalan dari DPR dapat membantu hadirnya keadilan bagi pelaku usaha digital dan konvensional,” sambung Anthony.
Anthony juga meminta DPR mendorong Pemerintah untuk memperhatikan konsumen yang tidak dapat membeli barang secara langsung karena domisili di tempat terpencil.
“Maka memang solusi digital dapat membantu menciptakan akses yang lebih luas ke berbagai produk, sehingga mendukung perekonomian di daerah-daerah terpencil," sebutnya.
Lebih lanjut, DPR dan Pemerintah diharapkan mempertimbangkan berbagai perspektif lain dalam merumuskan regulasi yang akan datang. Dengan langkah tersebut, diharapkan perkembangan dunia usaha di Indonesia dapat sehat dan terus mengalami kemajuan.
"Dalam mengembangkan regulasi, tidak hanya melihat dari segi ukuran usaha tetapi juga berdasarkan risiko dan dampak yang dihasilkan. Ini akan membantu mendorong inovasi dan daya saing yang seimbang antara berbagai jenis usaha," tegas Anthony.
(Fakhrizal Fakhri )