JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut angkat bicara ihwal bantahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait asumsi Pemilu 2024 bisa diintervensi. Hasto pun menyinggung dipakainya instrumen kekuasaan saat Pemilu 2009.
"Ya pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai," tutur Hasto saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Pengerahan kekuasaan itu, kata Hasto, dikuatkan oleh penelitian asal Australia, Marcus Mietzner dari Low Institute for Internasional Policy. "Penelitian Marcus Mietzner selama 6 bulan hampir 2 billion USD, dipakai sebagai electionering budgeting," tuturnya.
Kendati demikian, Hasto menegaskan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024. Apalagi, kaya Hasto, ada potensi konlik kepentingan.