Ganjar-Mahfud Dianggap Pasangan Ideal Perbaiki Penegakan Hukum

Hasil survei menunjukkan bahwa 51,45 persen publik tidak setuju dengan putusan MK, sementara hanya 19,92 persen yang menyatakan setuju.

Menurut Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto, alasan ketidaksetujuan publik terhadap putusan MK adalah karena dianggap memiliki unsur politis, yaitu memberikan perlakuan istimewa kepada anak presiden. Selain itu, juga dianggap dianggap merusak rasa keadilan hukum di Indonesia.

Tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia juga mengalami penurunan sejak Juni 2023 sebesar 11,61 persen. Bahkan, pada November 2023, tingkat kepuasan publik turun dari 64,68 persen menjadi 53,07 persen.

Sementara menurut Dekan FH Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, putusan MK dan putusan hakim di Mahkamah Agung yang diambil dengan proses yang tidak etis dan melibatkan pelanggaran etika serta perilaku hakim serta potensi tindak pidana, seharusnya akan membuat keputusan tersebut kehilangan keabsahan hukumnya.

Adapun temuan survei Indopol, kata dia, mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum Indonesia yang sedang tidak stabil. Setidaknya, 84,67 persen dari publik setuju dengan pendapat tersebut.

(Arief Setyadi )