Kebijakan Pengendalian Tembakau Perlu Sebuah Inovasi

JAKARTA – Sejumlah pakar menyoroti kebijakan pengendalian tembakau yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menekan prevalensi perokok secara global.

WHO dinilai perlu bersikap lebih terbuka serta memanfaatkan potensi dari produk tembakau alternatif, seperti kantong nikotin, rokok elektronik, dan produk tembakau yang dipanaskan, untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya.

Profesor dan Ketua Dewan Penasihat Pusat Hukum, Kebijakan, dan Etika Kesehatan Universitas Ottawa, David Sweanor, mengatakan, pengambilan kebijakan pengendalian tembakau yang dilakukan selama ini didasari oleh sentimen negatif terhadap produk tembakau alternatif.

“Hal ini menjadi masalah karena WHO dinilai tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang mengedepankan pendekatan pengurangan bahaya tembakau,” ujarnya dikutip, Kamis (30/11/2023).

Menurutnya, WHO mempertahankan kebijakan berhenti merokok dengan menolak mendengarkan masukan apa pun dari pihak luar.

“Kondisi ini menjadi tantangan yang kita hadapi bersama karena mereka menolak menerima pendekatan (yang memanfaatkan) produk yang lebih rendah risiko,” ujarnya.

Dia memberikan contoh sejumlah negara seperti Swedia, Norwegia, Inggris, Islandia, dan Jepang yang berhasil menurunkan prevalensi merokok.

“Kita bisa menghilangkan sebagian besar masalah merokok secara global dengan produk-produk (yang lebih) rendah risiko. Peluangnya ada dan Konvensi Kerangka Kerja WHO seharusnya memfasilitasi produk tembakau alternatif, bukan menghalanginya,” ujar David.

Sementara itu, Profesor Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Catania dan Pendiri CoEHAR (Pusat Penelitian Pengurangan Dampak Buruk Merokok), Riccardo Polosa, mengatakan, kebijakan pengendalian tembakau memerlukan sebuah inovasi.