MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Tidak dapat dipungkiri, Komisi I DPR RI yang telah membentuk Panja netralitas TNI juga tentu memahami kontekstualitas politik. Terlebih lagi, sebelumnya ramai diberitakan adanya dugaan kuat keterlibatan oknum anggota TNI dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dan yang terbaru Mayor Teddy Widjaja (ajudan Prabowo, Capres 02) yang ikut dalam barisan Timses Paslon 02 (Prabowo-Gibran) dalam Debat Capres KPU dengan kostum serupa serta menunjukkan simbol-simbol dukungan kampanye Paslon 02. Lalu seketika berubah saat debat Cawapres KPU padahal Capres 02 juga hadir.
"Kami menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik, dan akibat tindakan mereka seharusnya disadari dapat menciderai netralitas TNI. Seharusnya para oknum anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu. Bukan main hakim sendiri," demikian keterangan resmi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai bahwa harus dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku di lingkungan peradilan umum. Terlebih ketika penganiayaan oknum anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidaknetralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar.
Sehingga Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan KSAD yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan relawan Ganjar Pranowo dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. *
(Fakhrizal Fakhri )