TPN Sebut Gebrakan Ganjar-Mahfud Memperbaiki Keamanan Nasional

JAKARTA - Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa gangguan keamanan nasional. Permasalahan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan kekerasan domestik di Indonesia kini telah menjadi hal yang genting, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Tak hanya itu, kerentanan masyarakat dilingkup siber juga masih sangat tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Lebang mengatakan, saat ini juga kerentanan masyarakat dilingkup siber masih sangat tinggi dan kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

“BSSN mencatat terdapat enam juta serangan yang berhasil menembus keamanan nasional dan merugikan masyarakat,” kata Guntur dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).

Dalam hal tersebut, Ganjar-Mahfud menawarkan sejumlah inovasi guna memperbaiki implementasi pengamanan dan pemolisian secara berkelanjutan. Reformasi Polri, keadilan restoratif, penegasan kedaulatan digital, penegakan hukum laut terpadu, hingga pemastian kesejahteraan anggota dan keluarga bhayangkara menjadi usulan yang didorong Ganjar-Mahfud sebagai upaya perbaikan yang dimaksud.

Kata Guntur, Ganjar-Mahfud mendorong reformasi Polri yang memuat penguatan kelembagaan dan kebijakan pemolisian yang adaptif dan sensitif terhadap pelayanan publik. Dari yang disampaikan oleh Ganjar pada saat debat ketiga, pembentukan Direktorat Baru untuk TPPO dan Kekerasan Domestik di setiap Polda ditujukan untuk mencegah dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dalam kasus kejahatan ini.

“Penguatan kelembagaan juga ditujukan dalam menangani kejahatan siber dengan Badan Siber Polri. Usulan tersebut berangkat dari penilaian bahwa 10 Direktorat Siber yang telah dibangun masih belum cukup untuk menangani kejahatan siber yang meresahkan masyarakat,” lanjutnya.

Guntur pun berharap Badan Siber Polri dapat mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penegakan hukum siber dapat dilakukan dengan menghadirkan SDM yang ahli, serta respons yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis.

"Pembangunan Badan Siber Polri merupakan jawaban Ganjar-Mahfud dalam menegakkan kedaulatan digital. Pemastian otonomi di ranah digital dibutuhkan untuk perlindungan segenap bangsa, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap kejahatan digital seperti judi online dan penyebaran misinformasi yang marak mengancam masyarakat," tuturnya.