Namun netralitas tersebut, kata Todung, hilang sejak dua hari lalu, ketika Jokowi mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon.
"Tapi kok belakangan ini, presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya yang diumumkan kepada publik. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, bukan saja kepada kami di TPN tapi pertanyaan publik itu sendiri," ucapnya.
(Angkasa Yudhistira)