Demo Jaringan Gugad Demokrasi di Yogyakarta, Ribuan Massa Tuntut Jokowi Mundur

YOGYAKARTA - Ribuan massa Jaringan Gugad Demokrasi dan mahasiswa menggelar aksi demo menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Mereka menyerukan agar setiap lapisan masyarakat bersama-sama menghancurkan dan mengadili rezim Jokowi.

Seruan tuntutan terhadap Jokowi ini disampaikan pada aksi demo yang berlangsung di pertigaan Gejayan, Jalan Colombo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Senin (12/02/2024).

Humas Jaringan Gugad Demokrasi, Sana mengatakan, selama dua periode kepemimpinan Jokowi rakyat telah ditipu dengan gimmick-gimmick dan narasi kerakyatan, kedaulatan dari berbagai macam isu. Jokowi juga dianggap telah menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan dinasti politik di akhir masa jabatannya ini.

"Jokowi menutup masa jabatannya dengan segala macam entitas kekuasaan seperti Mahkamah Konstitusi, kemudian melibatkan kroni-kroninya untuk kemudian mengeluarkan regulasi-regulasi yang betul-betul menciderai demokrasi," ujarnya kepada awak media.

Kata dia, Jokowi telah menutup demokrasi dengan tidak mengakui adanya HAM, tidak melakukan penghormatan terhadap HAM, serta tidak menerapkan prinsip-prinsip HAM.

"Jokowi menunjukkan kekuasaannya secara maskulin, bahkan hyper maskulinitas karena dia menguasai tidak hanya sumber daya alam dalam periode terakhir, tetapi juga menguasai seluruh nalar kritis elemen negara ini," lanjutnya.

Sementara itu, dia juga menyayangkan minimnya lembaga keagamaan yang berani bersuara menyerukan perlawanan terhadap rezim Jokowi. Padahal, menurutnya mayoritas masyarakat Indonesia mengakui dirinya beragama.

"Kalau berbicara agama, Jokowi sendiri menunjukkan bahwa dia sendiri tidak beragama. Dia menafikkan yang namanya etik, adab, spritualitas interkonektif, integratif perspektif. Spiritualitas dihilangkan begitu saja, sehingga kita semuanya terjebak dalam lingkaran setan rezim hari ini," tuturnya.

"Dan hari ini kami dari Jaringan Gugad Demokrasi, Gejayan Bergerak, Forum Cik Ditiro yang terdiri dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil mahasiswa petani, korban pelanggaran HAM yang secara nyata bagian dari korban ambisius PSN Jokowi dan kroni-kroninya. Maka kami menuntut bahwa Jokowi karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran konsitusi dan merusak etika demokrasi, maka dia harus dihukum," pungkasnya.

(Awaludin)