Kemhan Diminta Transparan soal Pembatalan Pembelian Jet Tempur Mirage 2000-5

 BACA JUGA:

"Kita sebagai masyarakat karena sudah terlanjur terpapar oleh informasi terkait dengan kontrak tersebut, di mana ada indikasi kemahalan dalam proses pembelian tersebut, maka dari itu harus dibuka kepada publik kontrak yang dibatalkan itu yang mana," kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (13/2/2024).

"Dan juga harus ada dokumen administrasi yang menyatakan bahwa dokumen itu batal," sambungnya.

Kurnia menjelaskan, umumnya dalam perjanjian kontrak terdapat konsekuensi yang harus ditanggung kepada pihak yang membatalkan. Konsekuensi tersebut pun harus disampaikan ke publik.

"Ketika konsekuensi itu misalnya dianggap sebagai wanprestasi maka Indonesia harus membayar sejumlah uang dan itu bukan tidak mungkin dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara," ujarnya.