Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Akan DIdakwa Atas Penghinaan Terhadap Kerajaan

BANGKOK - Jaksa Agung Thailand akan mendakwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra karena diduga menghina monarki, kata seorang pejabat pada Rabu, (29/5/2024). Dakwaan ini akan menjadi sebuah kemunduran bagi partai politik kelas berat yang loyalisnya saat ini berkuasa di pemerintahan.

Pengaduan tersebut, yang diajukan oleh militer royalis, berasal dari wawancara yang diberikan oleh Thaksin kepada media asing pada 2015. Tuduhan lainnya termasuk melanggar undang-undang kejahatan komputer.

“Jaksa Agung telah memutuskan untuk mendakwa Thaksin atas semua tuduhan,” kata Juru Bicara Prayuth Bejraguna sebagaimana dilansir Reuters. Dia mengatakan bahwa Thaksin harus hadir di pengadilan pada 18 Juni.

Thaksin, (74), membantah melakukan kesalahan dan telah berulang kali berjanji setia kepada kerajaan, kritik terhadap hal tersebut dilarang berdasarkan undang-undang lese-majeste Thailand, salah satu undang-undang yang paling ketat di dunia.

Thaksin akan menjadi kasus yang paling menonjol di antara lebih dari 270 tuntutan dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan undang-undang kontroversial tersebut, yang dapat memberikan hukuman penjara maksimal 15 tahun untuk setiap tindakan yang dianggap menghina keluarga kerajaan.

Thaksin tidak hadir pada sidang Rabu karena terinfeksi COVID-19.

Pengacaranya, Winyat Chartmontri, mengatakan pembelaan komprehensif telah disiapkan dan Thaksin akan meminta jaminan. Ia mempertanyakan keaslian video wawancara yang memuat dugaan penghinaan tersebut.

"Thaksin Shinawatra siap membuktikan dirinya tidak bersalah dalam sistem peradilan," kata Winyat dalam konferensi pers.

Thaksin mendirikan partai populis Pheu Thai. Partai-partai keluarganya telah memenangkan semua pemilu kecuali satu kali sejak tahun 2001, dengan tiga pemerintahan Shinawatra digulingkan melalui kudeta atau keputusan pengadilan.

Miliarder ini kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun mengasingkan diri, di mana ia tetap menjadi tokoh sentral selama pergolakan politik yang berulang kali terjadi.

Ia dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan serta dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, yang kemudian diringankan menjadi satu tahun oleh raja. Dia dibebaskan bersyarat pada Februari setelah hanya enam bulan ditahan.

Pheu Thai memimpin pemerintahan saat ini, dengan sekutu bisnis Thaksin, Srettha Thavisin, sebagai perdana menteri dan putrinya Paetongtarn Shinawatra sebagai ketua partai.

Kepulangan Thaksin yang lancar dan waktu penahanan yang relatif singkat serta menghabiskan waktu di rumah sakit, telah memicu spekulasi bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan para pesaingnya di kalangan konservatif dan militer, yang ia tuduh berupaya membungkam pemerintahan Shinawatra. Sekutu-sekutunya membantah adanya perjanjian semacam itu.

Thaksin telah aktif sejak pembebasannya, bertemu dengan para pendukung dan politisi, sambil mengatakan bahwa ia telah pensiun dari politik. Para komentator telah mengantisipasi bahwa ia akan mempunyai pengaruh politik yang signifikan dari belakang layar, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya konfrontasi lagi dengan kelompok penguasa.

(Rahman Asmardika)