JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (GKR Hemas), menekankan pentingnya DPD untuk kembali ke khittahnya sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat di tingkat nasional.
Ia menegaskan, untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kesolidan dan kontribusi dari seluruh anggota DPD RI.
"DPD RI itu milik seluruh daerah yang direpresentasikan para wakilnya di 38 provinsi. Ya karena itulah kami berpendapat bahwa lembaga ini akan kuat jika komposisi pimpinannya diisi oleh konfigurasi kebhinekaan Indonesia," ujar GKR Hemas dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/5/2024).
“Pak Sultan Najamudin mewakili semangat anak muda, Pak Yorris mewakili saudara-saudara kita dari Timur, saya mewakili suara perempuan. Dan satu lagi masih kami konsolidasikan untuk memantapkan komposisi fantastic four ini," imbuhnya.
Istri Sultan Hamengku Buwono X itu mengungkapkan hal tersebut setelah bersama dengan Senator Sultan B Najamudin dan Senator Yoris Raweyai membentuk paket calon pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
GKR Hemas juga menanggapi kritik dari pengamat dan pakar hukum tata negara yang menilai bahwa kiprah DPD RI sebagai lembaga legislatif masih kurang terlihat di mata publik. Menurutnya, hal ini terjadi karena pimpinan dan anggota DPD RI seringkali bekerja sendiri-sendiri, sehingga terjadi disorientasi politik.
"Adalah wajar jika publik mengharapkan peran dan kontribusi yang lebih dari lembaga politik nasional seperti DPD ini. Bukan hanya untuk satu atau dua daerah saja. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif dan kuat," ujarnya.
Ratu yang menjadi Senator sejak pertama kali DPD RI dibentuk itu menegaskan rkomitmen untuk memperkuat kewenangan DPD RI. Pihaknya yakni bahwa ketika semua anggota DPD RI memiliki semangat yang sama untuk memberikan solusi bagi kesulitan rakyat, dukungan untuk penguatan DPD akan datang.
GKR Hemas menekankan bahwa pembangunan daerah dan nasional ke depan akan penuh tantangan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus terus dikawal agar berdampak positif pada seluruh daerah.
"DPD RI harus terus hadir mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia ada karena keberadaan daerah-daerah. Ketika daerah maju maka Indonesia pun akan kuat," ujarnya.
Pemilihan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029 akan menggunakan sistem paket. Saat ini, sudah ada dua paket calon pimpinan DPD yang akan bertarung pada Oktober 2024, dan para calon mulai mengonsolidasikan dukungan.
“Dengan dukungan mayoritas anggota yang terus mengalir, baik dari pimpinan nasional, tokoh, dan berbagai komponen, kami yakin bahwa saatnya perubahan untuk perbaikan lembaga DPD RI akan segera tiba,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )