Pesan Wapres Maruf ke Praja IPDN: Tinggalkan Birokrasi Lambat dan Berbelit!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpesan kepada Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang baru saja dilantik dan mengabdi pada negeri untuk meninggalkan birokrasi yang lambat dan berbelit.

"Tinggalkan cara-cara kerja lama yang lambat, inefisien, serta prosedur-prosedur yang berbelit-belit," kata Wapres dalam sambutannya Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (1/8/2024).

Apalagi, kata Wapres, seorang pamong praja telah dibekali ilmu-ilmu pengetahuan untuk dipraktikkan. Tidak hanya ilmu di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, tetapi juga bekal pemahamanan budaya, karakter dan kebiasaan masyarakat.

"Untuk itu, seorang pamong praja dituntut memiliki kemampuan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh komponen birokrasi, sekaligus mampu membangun komunikasi dengan baik dan memahami aspirasi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Wapres mengatakan Praja Muda IPDN juga harus mampu menemukan cara-cara kerja baru yang inovatif, cepat, dan efektif. 

Tidak lupa, Wapres menyampaikan beberapa pesan kepada para Pamong Praja Muda dan segenap sivitas akademika IPDN. "Bekerjalah secara profesional dengan terus mengedepankan integritas," bebernya.

"Setiap tindakan harus mencerminkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab serta sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara agar dapat memperkuat kepercayaan publik," kata Wapres.

Wapres juga berharap IPDN bisa meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan di berbagai wilayah khususnya saat proses transisi pemerintahan yang mendatang.

"Saya berharap IPDN dan para pamong praja mendukung proses peralihan pemerintahan dengan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan fleksibel untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang mungkin muncul selama proses transisi," harapnya.

Wapres tak lupa meminta seluruh sivitas akademika IPDN, teruslah menyempurnakan kompetensi dan kualitas lulusan pamong praja, khususnya di bidang teknologi digital.

"Penguasaan teknologi digital akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sekaligus memungkinkan penyelesaian tugas dengan lebih cepat dan akurat," pungkasnya.

(Awaludin)