Herindra Jadi Kepala BIN, DPR Langsung Bersurat ke Presiden Jokowi Soal Pelantikan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) langsung bersurat ke Presiden, atas hasil rapat paripurna pengesahan M Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Ya setelah disetujui oleh rapat paripurna, proses mekanismenya adalah kemudian kami akan berkirim surat kepada presiden terkait dengan persetujuan ini," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2024).

Kendati demikian, Puan menyerahkan sepenuhnya soal pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN ke Pemerintah.

"Terkait dengan pelantikan tentu saja nanti kami serahkan kepada pemerintah, silahkan kapan akan dilantiknya," ucap Puan.

Sebelumnya, DPR RI menyepakati usulan Pemerintah terkait calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) atas nama M Herindra. Kesepakatan itu, diambil dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis (17/10/2024) pagi.

Kesepakatan itu bermula kala Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membacakan laporan hasil pertimbangan usulan Pemerintah terkait calon Kepala BIN atas nama M Herindra pada Rabu (16/110/2024).

Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat menanyakan persetujuan atas usulan Pemerintah kepada para peserta rapat.
 
"Apakah laporan Tim DPR yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan dapat disetujui?" tanya Puan yang langsung disambut seruan setuju dari peserta rapat.

Pimpinan DPR RI telah menyepakati usulan Pemerintah agar M Herindra diangkat sebagai Kepala BIN. Kesepakatan diambil setelah pimpinan DPR RI dan fraksi menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup terhadap Herindra pada Rabu (16/10/2024) siang.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya telah sepakat untuk menerima usulan calon tunggal Kepala BIN yakni Herindra. Bahkan, kata Puan, DPR RI sepakat Herindra bisa dilantik oleh Presiden RI terpilih 2024 Prabowo Subianto.

"Dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yaitu Presiden Prabowo Subianto," terang Puan usai uji kelayakan dan kepatutan.
 

(Awaludin)