JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia merespons perihal isu Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle kabinet. Bahlilmenegaskan, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.
“Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogratif Presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil di sela-sela pembukaan Rakernas Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden. Menurutnya, seorang Menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.
”Karena itu adalah hak prerogratif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih . Apalagi, beberapa kali Prabowo seringkali mengingatkan jajarannya untuk berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.
"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.