Kecam Gerakan Separatis di Sidang PBB, DPR: Pemerintah Jangan Sampai Lepas Tangan

Di sisi lain, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan internasional tersebut merasa aneh karena isu pembebasan Aceh dan Maluku kembali digaungkan padahal persoalan tersebut sudah selesai sejak lama. Sehingga, menurut Nico, patut dipertanyakan sekelompok orang pembawa slogan di sidang PBB itu mewakili siapa. 

"Kan ini aneh kenapa mereka bawa isu free Aceh, free Maluku. Masalah itu dah selesai lama. Kalau Free Papua mungkin masih ada sekarang. Jadi perlu dipertanyakan, mereka me-representatifkan siapa?” tukasnya.

"Siapa yang mengusulkan orang-orang yang datang ini? Dari Pemerintah atau ada pihak-pihak di sini yang jadi kolega mereka yang tidak terkomunikasikan dengan Pemerintah?” lanjut Nico.

Nico pun berharap, Pemerintah turut memantau dan mengawasi organisasi-organisasi yang hadir dalam acara resmi internasional seperti forum PBB, termasuk UNPFII. Hal ini dilakukan agar tidak ada peristiwa yang bisa memperburuk citra Indonesia di mata dunia dan memperkeruh stabilitas politik nasional. 

"Kita harap Pemerintah ikut mengawasi organisasi-organisasi seperti ini, supaya kalau ada peristiwa seperti itu lagi, Pemerintah tidak angkat tangan," ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.

"Ini kan organisasi internasional, paling tidak segala aktivitas seperti ini bisa dimitigasi atau dipetakan sebelumnya," tambah Nico. 

Nico juga mengingatkan agar insiden tersebut menjadi evaluasi bagi Kemlu, khususnya terhadap keterlibatan perwakilan organisasi masyarakat dalam forum internasional. Menurutnya, Pemerintah harus mengantisipasi potensi kejadian serupa dan bersikap tegas agar tak terulang lagi di kemudian hari. 

"Tindakan itu merupakan penyalahgunaan forum internasional yang tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus bersikap tegas," tutup Nico Siahaan.

(Awaludin)