Jadi Tuan Rumah PUIC ke-19, DPR: Indonesia Bisa Punya Peran Strategis untuk Kemerdekaan Palestina

Peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pun disebut akan semakin dianggap oleh dunia global. Bahkan, kata Irine, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia mendapat pengakuan langsung dari Palestina.

"Palestina sendiri menyatakan bahwa Indonesia adalah saudara dalam perjuangan. Palestina merasa Indonesia tidak pernah meninggalkan Palestina di dalam memperlakukan perjuangan kemerdekaannya," ucap Legislator dari Dapil Maluku Utara itu.

Hal ini, kata Irine, juga tercermin dalam pertemuan bilateral antara Puan dengan delegasi Palestina di sela-sela pelaksanaan forum PUIC di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu. Dalam pertemuan dengan Puan tersebut, delegasi Palestina mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Indonesia karena tidak pernah meninggalkan Palestina sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini.

Pada pertemuan itu, Puan juga menegaskan Indonesia lugas membela Palestina karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi negara yang tertuang dalam UUD 1945.

“Dengan menjadi pimpinan persatuan parlemen OKI di PUIC, Indonesia semakin memiliki nilai dan posisi tawar lebih. Baik dalam isu Palestina maupun isu-isu global lainnya,” jelas Irine.

Di bawah kepemimpinan Indonesia, forum PUIC pun diharapkan bisa tampil lebih solid dan vokal. Irine menyebut selama ini negara-negara OKI belum cukup solid karena kurangnya kekompakan sehingga Indonesia ingin membawa semangat kebersamaan untuk membuat suara PUIC lebih nyaring di panggung internasional.

"Di bawah keketuaan Indonesia ini, kita sekali lagi berkomitmen bahwa OKI harus menjadi salah satu mikrofon untuk kemerdekaan Palestina," sebut Anggota Komisi V DPR RI tersebut.

“Karena perjuangan kemerdekaan Palestina itu bukan hanya sebagai kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi seperti yang dikatakan Ketua DPR kita, membela dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah perintah Undang-undang Dasar,” tambah Irine.

Lantas sekuat apa sebenarnya forum PUIC ini terhadap resolusi kemerdekaan Palestina? 

Terkait hal ini, Irine menyinggung soal populasi negara-negara OKI adalah 25% persen dari seluruh populasi dunia. 

“Jadi kita bisa tunjukkan kepada dunia kalau negara-negara OKI ini memang kuat dan berdaya untuk melakukan perubahan baik kepada tatanan dunia, termasuk isu Palestina,” terangnya.

“Lewat Konferensi PUIC di mana DPR menjadi tuan rumah, negara-negara OKI sepakat akan bersuara lebih lantang dan nyaring lagi. Parlemen OKI juga bertekad punya suara bulat supaya lebih terdengar lagi di komunitas internasional. Dan Indonesia sebagai Ketua akan punya banyak peranan,” imbuh Irine.

Adapun dalam rangkaian kegiatan PUIC yang berlangsung pada 12 Mei-15 Mei lalu, sebanyak 6 Komite Tetap (Standing Committee) telah membahas berbagai isu strategis, antara lain; Pemuda dan Perempuan, Palestina, Pembangunan Berkelanjutan, Minoritas Muslim, Urusan Politik, dan Urusan Kebudayaan.

Forum ini dihadiri delegasi parlemen 37 negara dari total 54 anggota OKI beserta sejumlah negara dan organisasi observer. Hampir 500 delegasi hadir di Gedung DPR untuk mendiskusikan berbagai masalah tatanan global, khususnya isu-isu di dunia Islam.

Konferensi PUIC menghasilkan luaran (output) berisi 17 resolusi negara-negara OKI yang diberi tajuk Jakarta Declaration (Deklarasi Jakarta). Salah satu isu dalam deklarasi ini adalah resolusi terkait Palestina dan dorongan perdamaian bagi negara-negara lain yang tengah berkonflik agar segera mengambil jalur perdamaian.

Jakarta Declaration turut menegaskan kembali peran sentral dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam membangun institusi yang kuat dan tangguh, melindungi kepentingan, hak, dan kesejahteraan rakyat melalui legislasi yang mempromosikan nilai dan prinsip tersebut.

Deklarasi Jakarta juga menekankan pentingnya penguatan softpower dunia islam melalui pendidikan, pemberdayaan kaum muda dan perempuan. Kemudian juga mendorong agar negara PUIC mengatasi segala bentuk diskriminasi, islamophobia, dan mempromosikan Islam sebagai rahmatan lil-alamin. 

Keketuaan Indonesia di PUIC pun mendapat respons positif dari anggota Uni Parlemen OKI itu sendiri. Termasuk posisi Puan sebagai pimpinan perempuan yang memiliki banyak rekam jejak positif.
 

(Khafid Mardiyansyah)