Melihat anggaran yang sangat besar itu, Nurhadi menilai perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rencana anggaran oleh BGN. “Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG," ungkap Nurhadi.
Nurhadi juga berpesan agar anggaran yang besar ini digunakan secara amanah, dan jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.
“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tutur Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jawa Timur VI itu.
"Karena rencana anggaran yang sangat besar ini sungguh tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan conflict of interest di dalamnya. Jadi penggunaannya betul-betul harus akuntabel dan kredibel,”sambung Nurhadi.
Nurhadi pun meminta BGN untuk menindak mitra dan petugas SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang nakal sebelum anggaran tahun 2026 terealisasi. SPPI bekerja dalam program MBG dengan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.
"Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini," pungkasnya.
(Awaludin)