DPR Ingatkan Anggaran Jumbo MBG Harus Tepat Sasaran

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti anggaran jumbo Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp217,86 triliun dalam susunan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2026. 

Ia mengingatkan, BGN yang melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menggunakan anggaran dengan tepat sasaran. Ia tak ingin anggaran yang diterima BGN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dialirkan ke program yang tak jelas. 

Nurhadi pun menyinggung kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook senilai Rp 9,9 triliun untuk digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022 yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.  
 
"Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan," kata Nurhadi, Kamis (12/6/2025). 

Nurhadi kembali menekankan bahwa pemerintah, khususnya BGN, harus memanfaatkan anggaran sebaik mungkin di tengah perekonomian global yang sedang bergejolak. Ia mewanti-wanti agar BGN bisa menyerap anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. 

"Kalau terealisasi Rp 217 miliar, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik," tegas anggota Komisi di DPR yang bermitra dengan BGN itu. 

Untuk diketahui, Pemerintah sudah mulai menyusun kebutuhan anggaran 98 kementerian dan lembaga (K/L) yang akan melakukan belanja pada tahun depan. Hal itu terungkap dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. 

Dalam dokumen itu, terdapat perubahan urutan dalam daftar 10 K/L dengan anggaran terbesar. Adapun posisi teratas dengan anggaran paling jumbo ditempati Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Rp 217,86 triliun, menggeser posisi Kementerian Pertahanan dengan anggaran terbesar di tahun 2025 lalu. 

Anggaran BGN tersebut untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas pada tahun depan.

Sedangkan di posisi kedua K/L dengan anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan senilai Rp 167,4 triliun. Angka tersebut hanya meningkat tipis dari anggaran pada 2025 (sebelum efisiensi) yang senilai Rp 166,2 triliun.

Sementara posisi ketiga yakni Polri dengan pagu indikatif Rp 109,67 triliun atau lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp 126,62 triliun. Disusul Kementerian Kesehatan dengan pagu senilai Rp 104,35 triliun, juga lebih rendah dari pagu 2025 yang senilai Rp 105,7 triliun. Angka-angka tersebut masih dapat berubah.

Melihat anggaran yang sangat besar itu, Nurhadi menilai perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rencana anggaran oleh BGN. “Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG," ungkap Nurhadi. 

Nurhadi juga berpesan agar anggaran yang besar ini digunakan secara amanah, dan jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.

“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tutur Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jawa Timur VI itu. 

"Karena rencana anggaran yang sangat besar ini sungguh tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan conflict of interest di dalamnya. Jadi penggunaannya betul-betul harus akuntabel dan kredibel,”sambung Nurhadi.

Nurhadi pun meminta BGN untuk menindak mitra dan petugas SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang nakal sebelum anggaran tahun 2026 terealisasi. SPPI bekerja dalam program MBG dengan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

"Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini," pungkasnya.
 

(Awaludin)