Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal

DEPOK – Aktivitas pengeboran air tanah yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Tapos, Kota Depok, menuai keluhan warga. Puluhan truk tangki air tampak antre di kawasan Kelurahan Tapos dan Cimpaeun, diduga mengisi air dari sumber bor liar.

Fenomena ini mengkhawatirkan warga karena dapat mengganggu ketersediaan air bersih, terutama di musim kemarau yang tengah berlangsung.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, menyatakan keprihatinannya dan menegaskan praktik ini harus segera ditertibkan.

“Ada beberapa tempat di Kecamatan Tapos yang menjual air dengan tangki. Ini sudah meresahkan warga,” ujar Khoir saat ditemui, Jumat (1/8/2025).

Ia menambahkan, legislatif segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami akan pastikan apakah kegiatan ini punya izin resmi atau tidak. Komisi C akan segera memanggil pihak terkait,” tegasnya.

Khoir juga mengingatkan bahwa eksploitasi air tanah secara berlebihan dan tanpa izin bisa menurunkan muka air tanah secara drastis. Jika tidak diawasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis air jangka panjang di wilayah Depok.

Sebagai catatan, pemanfaatan air tanah di Indonesia telah diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, dan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengusahaan Air Tanah

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda dan pencabutan izin usaha, serta berdampak buruk pada lingkungan hidup.

(Fetra Hariandja)