Persoalan Tambang Ilegal Disorot Prabowo, Kejagung Diminta Segera Bertindak!

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tengah menyoroti persoalan tambang ilegal. Ia bahkan mengumpulkan sejumlah menteri, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 19 Agustus 2025 malam.

Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho pun mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menangani ribuan kasus tambang ilegal. Apalagi, Prabowo juga sempat menekankan hal tersebut saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2025 di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta.

Disebutkan ada 1.063 tambang ilegal yang berimbas pada kerugian negara yang diperkirakan Rp300 triliun.  “Penegasan Presiden dalam pidato di parlemen merupakan sinyal kepada penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk segera menindak tambang ilegal,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman itu, dikutip Rabu (20/8/2025).

“Sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum yang diketahui masyarakat, tetapi karena presiden yang bicara maka menjadi hal yang baru. Karena ada kejahatan-kejahatan mafia itu ujungnya adalah oknum-oknum pejabat tinggi,” katanya.

Menurut Hibnu, dukungan Prabowo semakin memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk menindak para mafia tambang ilegal. “Inikan kebijakan politik negara, politik presiden. Presiden akan mem-backup-nya untuk melawan perbuatan yang merugikan negara,” katanya.

Persoalan tambang terus menjadi perhatian, setelah sebelumnya terungkap kasus tambang timah yang merugikan negara triliunan rupiah. Ini ternyata ada ribuan tambang ilegal, kata Hibnu, tentu bisa dibayangkan besarnya kerugian negara.

“Berarti uang-uangnya masuk ke kantong oknum. Berapa izin satu tambang dikalikan ribuan izin tambang?” pungkasnya.

(Arief Setyadi )