Perdana Menteri Francois Bayrou Dilengserkan, Perparah Krisis Politik Prancis

JAKARTA – Parlemen Prancis resmi melengserkan Perdana Menteri Francois Bayrou beserta pemerintahannya akibat rencana pengendalian utang nasional yang menumpuk. Dalam pemungutan suara, Bayrou kehilangan dukungan dengan hasil 364 suara menentang dan 194 suara mendukung. Keputusan ini semakin memperdalam krisis politik di Prancis.

Lengsernya Bayrou memaksa Presiden Emmanuel Macron mencari perdana menteri baru. Jika terpilih, sosok itu akan menjadi perdana menteri kelima dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Macron kini menghadapi desakan oposisi untuk membubarkan parlemen sekaligus mengundurkan diri.

Tugas paling mendesak pemerintahan pengganti Bayrou adalah mengesahkan anggaran serta mendapatkan dukungan dari parlemen yang terbelah.

“Anda memiliki kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghapus realitas,” ujar Bayrou kepada anggota parlemen sebelum kalah dalam mosi tidak percaya.

“Realitas akan tetap tak tertahankan: pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang yang sudah berat akan semakin mahal,” tambahnya, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Menurut kantor perdana menteri, Bayrou akan mengajukan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9/2025). Ia sebelumnya menyerukan mosi tidak percaya untuk mencoba mendapatkan dukungan parlemen bagi strateginya menurunkan defisit yang hampir dua kali lipat dari pagu 3% Uni Eropa, serta mulai mengatasi tumpukan utang setara 114% PDB.

Namun, partai-partai oposisi enggan mendukung rencana penghematan sebesar 44 miliar euro dalam anggaran tahun depan, mengingat pemilihan pengganti Macron akan berlangsung pada 2027.

“Momen ini menandai berakhirnya penderitaan pemerintahan hantu,” kata pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, yang mendorong pemilihan parlemen dadakan meski sejauh ini ditolak Macron.

“Macron sekarang berada di garis depan menghadapi rakyat. Dia juga harus pergi,” kata Jean-Luc Melenchon, pemimpin partai sayap kiri ekstrem France Unbowed, di X.

Presiden Prancis kini dapat menunjuk politisi dari kelompok penguasa minoritas sentrisnya sendiri atau dari kalangan konservatif sebagai perdana menteri berikutnya, namun itu berarti menggandakan strategi yang gagal menghasilkan aliansi stabil. Opsi lain adalah mencalonkan sosialis moderat atau memilih seorang teknokrat.

Tidak ada skenario yang kemungkinan besar memberikan mayoritas parlemen bagi pemerintahan berikutnya. Kebutuhan membentuk pemerintahan baru tidak terelakkan dan berpotensi melemahkan rencana pengurangan defisit, ujar Menteri Keuangan Eric Lombard sebelum pemungutan suara.

Pada akhirnya, Macron bisa memutuskan menggelar pemilihan umum cepat sebagai jalan keluar krisis, namun sejauh ini menolak seruan Partai Reli Nasional pimpinan Le Pen dan France Unbowed untuk kembali membubarkan parlemen.
 

(Rahman Asmardika)