Menteri Tito Minta Pemda Wajib Jadi Garda Terdepan Hadapi Krisis MBG!

Model ini bisa meniru pola saat penanganan Covid-19, ketika Pemda diberi ruang luas untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu, dan Satgas lokal. Hasilnya, respons menjadi lebih cepat, kontekstual, dan sesuai kondisi daerah.

“BGN tetap pegang standar nasional, tapi eksekusi lapangan dilakukan Pemda. Co-governance seperti ini lebih efektif, karena masalah gizi dan kesehatan publik tidak bisa hanya dikendalikan dari pusat,” jelas Ricky.

Ia juga menekankan pentingnya akses data yang lengkap bagi Pemda—mulai dari menu, dapur, hingga distribusi harian. Dengan begitu, pengawasan bisa dilakukan berlapis: standar nasional oleh BGN (menu dan gizi), pengawasan dapur dan produksi, serta monitoring konsumsi dan risiko keracunan oleh Pemda.

Pengalaman saat Covid-19 membuktikan, keterlibatan penuh Pemda membuat kebijakan lebih berhasil. Prinsip yang sama perlu diterapkan dalam program MBG agar tidak sekadar soal distribusi makanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan publik.
 

(Awaludin)