Ia pun mendorong pemerintah daerah (Pemda) bersama instansi terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pangan, serta memastikan edukasi keamanan pangan sampai ke masyarakat.
“Masyarakat berhak mendapatkan jaminan pangan yang sehat dan aman. Keamanan pangan harus menjadi prioritas, karena ini menyangkut hak dasar setiap manusia,” kata dia.
Rajiv kembali mengingatkan, kasus keracunan massal program MBG seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Ia meminta pemerintah dan stakeholders lebih serius memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga proses distribusinya.
"Apa gunanya kita bicara swasembada, kalau makanan yang beredar justru membuat masyarakat sakit? Kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keamanan. Ini tugas besar yang harus segera kita bereskan,” pungkasnya.
(Fetra Hariandja)