Prabowo: Kementerian Haji Dibentuk Atas Permintaan Arab Saudi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan atas permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, Arab Saudi menginginkan agar koordinasi urusan haji dilakukan antarpejabat setingkat menteri, bukan kepala badan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi, karena mereka bilang: ‘Kami urusan haji dengan menteri haji, jadi kami ingin berkoordinasi dengan pejabat setingkat menteri.’ Ya sudah, ini kepala badan, tapi mereka tidak mau. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Prabowo.

Dengan perubahan status kelembagaan tersebut, Prabowo menilai penyelenggaraan haji kini lebih efisien dan transparan. Ia bahkan menyebut biaya haji berhasil diturunkan berkat langkah efisiensi dan tata kelola yang bersih.

“Alhamdulillah, kita sudah bisa menurunkan biaya haji. Saya minta terus agar biaya haji bisa semakin turun, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujarnya.

Selain efisiensi biaya, Prabowo juga mengungkap adanya percepatan waktu tunggu haji yang cukup signifikan. Jika sebelumnya calon jemaah harus menunggu hingga 40 tahun, kini masa tunggu berkurang menjadi 26 tahun.

“Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat. Dari 40 tahun sekarang bisa hampir setengah, jadi 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita akan terus berusaha memotong lebih,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan kabar bersejarah terkait hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi. Ia mengungkapkan bahwa Arab Saudi untuk pertama kalinya mengizinkan Indonesia memiliki lahan di Kota Makkah untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia.

“Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Kota Makkah. Saya sudah beberapa kali menemui mereka, saya lobi terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara asing diizinkan memiliki lahan di kota suci, undang-undangnya bahkan diubah khusus untuk kita. Indonesia menjadi negara pertama. Ini luar biasa,” papar Prabowo.

(Awaludin)