Menbud Fadli Zon Beberkan Alasan Soeharto Layak Menjadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, membeberkan alasan penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025. Keputusan tersebut diambil setelah kajian panjang dan komprehensif oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta melibatkan para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Yang terkait perjuangan Pak Harto, selama ini yang sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret. Beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, serta memperbaiki ekonomi,” ujar Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Fadli menjelaskan, penilaian terhadap jasa Soeharto tidak hanya berfokus pada masa kepemimpinannya sebagai presiden, tetapi juga pada kontribusinya di bidang militer dan sosial-ekonomi.

“Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi luar biasa sampai 600 persen, pertumbuhan (ekonomi) juga minus. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa,” kata Fadli.

Fadli menambahkan, Soeharto dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama pada masa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI).

"Dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI," imbuhnya.

Menanggapi perdebatan publik mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dikaitkan dengan masa pemerintahan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa isu tersebut telah melalui proses hukum.

“Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya, dan semua proses hukum itu sudah tuntas, dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” tegasnya.

Fadli juga menepis anggapan bahwa Kerusuhan Mei 1998 berkaitan langsung dengan Soeharto.

“Kerusuhan Mei (1998) kan tidak ada kaitannya, enggak ada. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah, sudah melalui suatu proses, tidak ada masalah hukum,” katanya.

Fadli menekankan pentingnya penulisan sejarah nasional yang ilmiah, objektif, dan bebas dari bias politik.

“Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, para ahlinya. Kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah,” ujarnya.

Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, kini tengah memperkuat riset sejarah melalui Direktorat Sejarah dan Museum, dengan melibatkan puluhan perguruan tinggi untuk meneliti kembali peran tokoh-tokoh bangsa, termasuk Soeharto.

"Yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian,” katanya.

Diketahui, Soeharto menjadi Pahlawan Nasional bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Sarwo Edhie Wibowo, Rahmah El Yunusiyyah, Mochtar Kusumaatmadja, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.

(Fetra Hariandja)