“Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya, dan semua proses hukum itu sudah tuntas, dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” tegasnya.
Fadli juga menepis anggapan bahwa Kerusuhan Mei 1998 berkaitan langsung dengan Soeharto.
“Kerusuhan Mei (1998) kan tidak ada kaitannya, enggak ada. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah, sudah melalui suatu proses, tidak ada masalah hukum,” katanya.
Fadli menekankan pentingnya penulisan sejarah nasional yang ilmiah, objektif, dan bebas dari bias politik.
“Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, para ahlinya. Kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah,” ujarnya.
Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, kini tengah memperkuat riset sejarah melalui Direktorat Sejarah dan Museum, dengan melibatkan puluhan perguruan tinggi untuk meneliti kembali peran tokoh-tokoh bangsa, termasuk Soeharto.
"Yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian,” katanya.
Diketahui, Soeharto menjadi Pahlawan Nasional bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Sarwo Edhie Wibowo, Rahmah El Yunusiyyah, Mochtar Kusumaatmadja, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.
(Fetra Hariandja)