Rakyat Ekuador Tolak Izinkan Kembalinya Pangkalan Militer Asing di Negaranya

JAKARTA – Rakyat Ekuador memilih untuk tidak mengizinkan kembalinya pangkalan militer asing di negara tersebut, menggagalkan harapan Amerika Serikat (AS) untuk memperluas kehadirannya di kawasan Pasifik timur.

Hasil referendum ini menjadi pukulan bagi Presiden Ekuador, Daniel Noboa, yang berkampanye untuk mengubah konstitusi guna membatalkan larangan yang disahkan badan legislatif pada 2008.

Noboa berpendapat kehadiran pangkalan militer AS akan membantu memerangi kejahatan terorganisir dan menurunkan lonjakan kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ekuador kini menjadi salah satu pusat perdagangan narkoba terbesar di dunia.

Washington berharap referendum dapat membuka jalan bagi pembukaan pangkalan militer di Ekuador, 16 tahun setelah AS menutup sebuah lokasi di pesisir Pasifik negara itu.

Meski Ekuador tidak memproduksi kokain, pelabuhan‑pelabuhan besar dan kedekatannya dengan Kolombia dan Peru—tempat produksi kokain dalam jumlah besar—membuatnya menjadi lokasi yang diincar dan menguntungkan bagi geng pengedar narkoba.

Menurut Noboa, sekitar 70% kokain dunia melewati Ekuador.

Masa kepresidenannya ditandai dengan operasi militer yang tegas terhadap geng kriminal, termasuk penempatan tentara bersenjata di jalanan.

Para pendukung menyatakan pendekatan tersebut membantu memerangi kejahatan, sementara para kritikus menilai pemerintah menggunakan taktik otoriter.

Bekas pangkalan militer AS di pesisir Pasifik ditutup setelah Presiden sayap kiri Rafael Correa menolak memperbarui sewa dan mendorong pelarangan dalam konstitusi.

Noboa mengatakan kepada BBC awal tahun ini bahwa ia ingin “tentara” asing bergabung dalam apa yang ia sebut sebagai “perang” melawan kelompok pengedar narkoba. Ia baru‑baru ini mengadakan pembicaraan mengenai peningkatan kerja sama keamanan regional dan migrasi dengan pejabat AS.

Referendum tersebut juga menghasilkan penolakan terhadap usulan penghentian pendanaan publik bagi partai politik, pengurangan jumlah anggota Kongres, dan pembentukan majelis konstitusional untuk menulis ulang konstitusi Ekuador.

Noboa berargumen konstitusi baru akan memungkinkan hukuman lebih berat bagi pelaku kejahatan dan langkah lebih kuat untuk mengamankan perbatasan, namun para kritikus menilai hal itu tidak akan menyelesaikan masalah sosial yang lebih luas seperti ketidakamanan serta akses pendidikan dan layanan kesehatan yang buruk di sejumlah wilayah.

Para kritikus juga khawatir rencana pengurangan dana partai politik dan jumlah anggota Kongres dapat melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan terhadap pemerintah, serta mengurangi representasi daerah‑daerah miskin, meskipun pemerintah berharap langkah tersebut dapat menghemat dana publik.

Noboa menegaskan akan “menghormati” hasil pemungutan suara.

Pada hari referendum, pemimpin salah satu geng pengedar narkoba terbesar di Ekuador, Los Lobos, ditangkap dalam operasi yang melibatkan polisi Spanyol.

Wilmer “Pipo” Chavarría disebut telah memalsukan kematiannya dan bersembunyi di Eropa sambil mengendalikan operasi kriminal seperti perdagangan narkoba, memerintahkan pembunuhan, dan penambangan ilegal di Ekuador, kata Noboa.

Baik Ekuador maupun AS telah menetapkan Los Lobos sebagai organisasi teroris berdasarkan hukum domestik.

Referendum ini berlangsung ketika AS mengirim pengerahan militer terbesarnya ke Karibia dalam beberapa dekade, termasuk kapal perang dan pesawat pengebom berat.

AS telah melakukan sedikitnya 21 serangan terhadap kapal yang diduga kapal penyelundup narkoba di Pasifik timur dan Karibia, menewaskan sedikitnya 83 orang. AS belum membeberkan bukti terkait siapa saja yang berada di kapal‑kapal tersebut dan sejumlah pengacara menilai serangan itu berpotensi melanggar hukum internasional.

(Rahman Asmardika)