MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045. Sejumlah masukan dari pemerintah pusat hingga dinamika kebijakan terbaru menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.
Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung Sherly Theresia mengatakan pembahasan sejauh ini telah menerima banyak masukan, termasuk dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam waktu dekat, pemerintah pusat juga disebut akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait grand design kependudukan.
“Insya Allah akhir Maret segera selesai. Informasi terbaru, Juni atau Juli akan terbit Perpres tentang grand design kependudukan. Karena itu kita harus melakukan penyesuaian agar Raperda ini selaras dan bisa diturunkan menjadi Perwal maupun Perda,” ujarnya.
Menurut Sherly, sejumlah poin dalam draf awal telah disederhanakan dan disesuaikan agar lebih efektif serta tidak tumpang tindih dengan regulasi pusat.
Salah satu pekerjaan rumah terbesar yang disoroti adalah tren penurunan angka kelahiran di Kota Bandung.
Ia menilai fenomena tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi struktur demografi kota dalam jangka panjang.
“Angka pernikahan relatif masih tinggi, tetapi keinginan memiliki anak justru menurun. Kalau ini terus terjadi, 10 tahun ke depan bisa saja struktur penduduk didominasi usia lanjut,” katanya.
Sherly menegaskan pentingnya edukasi kepada generasi muda mengenai kehidupan berkeluarga. Menurutnya, memiliki anak bukanlah beban jika dipersiapkan dengan baik.
“Setidaknya dua anak cukup. Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Perlu ada pemahaman bahwa menikah dan punya anak tidak seseram yang dibayangkan,” tuturnya.
Ia juga menyinggung perubahan gaya hidup dan pengaruh budaya luar yang dinilai ikut memengaruhi pola pikir generasi muda. Tekanan media sosial, gaya hidup bebas, hingga anggapan bahwa memiliki anak adalah beban menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kependudukan.
Karena itu, pemerintah harus menyiapkan regulasi yang komprehensif, terutama di sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Penduduk bukan sekadar soal jumlah, tetapi kualitas. Kesiapan sejak lahir, akses pendidikan, hingga kesiapan memasuki dunia kerja harus dipastikan,” katanya.
Di sisi lain, Sherly mengakui masih terdapat kendala dalam validitas data kependudukan. Sebagai kota wisata dan kota tujuan, Bandung banyak dihuni pendatang. Hal ini kerap memengaruhi data kelahiran maupun kematian, meskipun yang bersangkutan bukan warga ber-KTP Kota Bandung.
“Secara angka memang tercatat, tetapi ternyata bukan warga asli Kota Bandung. Ini yang harus kita benahi agar basis data benar-benar akurat,” tuturnya.
(Agustina Wulandari )