Nadiem Klaim Tak Ada Arahan untuk Pakai Chromebook Sepenuhnya

Fiona menambahkan, seluruh proses pengambilan kebijakan dilakukan dengan menjunjung tinggi transparansi, misalnya rapat selalu melibatkan pihak Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk fungsi pengawasan.

Tim pengadaan juga terdiri dari tiga pihak kompeten meliputi tim asesmen, Paud Dasmen untuk pemetaan sekolah dan anggaran, dan tim teknologi untuk spesifikasi. Selain itu, juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui e-katalog yang dianggap paling akuntabel.

Sementara Penasihat Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menekankan, pada intinya saksi-saksi mahkota itu menegaskan bahwa tidak ada prosedur yang salah dalam hal ini. Semua melalui prosedur. Bahkan, tadi Ibam yang ahli teknis dalam komputer semakin menerangkan bahwa semua proses itu sudah dilakukan. 

“Dan kajian itu di awalnya itu memang kajiannya Windows. Tapi setelah dikaji ternyata Windows ini jauh lebih mahal, maka diambilah Chromebook. Maka keputusan Chromebook itu betul-betul adalah untuk efisiensi, bukan untuk kepentingan siapa-siapa,” katanya.

(Arief Setyadi )