Prabowo Tegaskan Pengiriman Pasukan ke Gaza Bukan untuk Lucuti Senjata Hamas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, bukan untuk melucuti senjata Hamas.

Meski rencana tersebut saat ini ditangguhkan (on hold) akibat dinamika konflik antara Iran dan Israel–Amerika Serikat, Prabowo menjelaskan sejumlah prinsip dasar terkait keterlibatan Indonesia.

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia sejak dulu, yakni selalu membela kemerdekaan Palestina. Dalam berbagai pembicaraan dengan tokoh-tokoh Barat, saya sampaikan Indonesia siap bergabung dalam misi perdamaian dan mengirim pasukan, dengan syarat semua pihak menyetujui keterlibatan Indonesia,” ujar Prabowo, Jumat (20/3/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi terbuka “Presiden Menjawab” yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan tayang pada Kamis (19/3/2026).

Prabowo menekankan, persetujuan utama harus datang dari pihak Palestina, termasuk Hamas, serta negara-negara mayoritas Muslim yang terlibat dalam forum tersebut, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

“De facto, Hamas juga harus menerima kehadiran kita. Karena kita ingin menjadi pasukan penjaga perdamaian,” tegasnya.

Ia juga menegaskan prinsip national caveats, yakni batasan nasional dalam setiap misi internasional. Dalam hal ini, Indonesia memastikan tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas.

“Kita tegas, tidak ingin terlibat dalam operasi militer terhadap Hamas, termasuk dalam pelucutan senjata. Fokus kita adalah melindungi warga sipil dari berbagai ancaman,” ujar Prabowo.

Namun demikian, rencana pengiriman pasukan tersebut untuk sementara ditangguhkan seiring eskalasi konflik di kawasan.

“Setelah situasi memanas seperti ini, kita lakukan konsultasi. Secara de facto, semuanya masih on hold,” katanya.

Indonesia sebelumnya berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk misi perdamaian dan stabilisasi kemanusiaan di Gaza, yang akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Namun, realisasi pengiriman masih menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta kondisi keamanan yang memungkinkan.

(Awaludin)