BPS Catat 211 RW Kumuh di Jakarta, Pramono Fokus Benahi Jakbar dan Jakut

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 211 Rukun Warga (RW) di Jakarta teridentifikasi sebagai kawasan kumuh, dari total 2.749 RW. Data tersebut merupakan hasil pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pendataan dilakukan dengan metodologi baru yang menggabungkan big data berbasis citra satelit dan survei lapangan.

"Dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, berdasarkan pendataan 2025 yang difinalisasi pada 2026, terdapat 211 RW yang teridentifikasi kumuh," kata Amalia di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

"Dengan demikian, data RW kumuh yang kami sajikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akurat karena memanfaatkan teknologi terkini," ujarnya.

Selain pendataan kawasan kumuh, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan kerja sama dalam pemetaan ruang terbuka hijau di Ibu Kota dengan memanfaatkan citra satelit.

"Kami juga akan melakukan pendataan terkait ruang terbuka hijau dengan teknologi citra satelit," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada 2017, tercatat sebanyak 445 RW masuk kategori kumuh.

"Kalau melihat secara sederhana, pada 2017 jumlah RW kumuh mencapai 445. Sekarang menjadi 211 RW," kata Pramono.

Untuk terus menekan angka tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan penanganan di wilayah padat penduduk, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

"Wilayah dengan kepadatan tinggi, khususnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara, akan menjadi fokus utama penanganan," ujar Pramono.

(Awaludin)