Kemenkum: Korban Kekerasan Seksual dan TPPO Akan Dapat Penanganan Lebih Cepat

Supratman menegaskan, implementasi hukum tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu lembaga saja. Oleh sebab itu, koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan reformasi. "Pelatihan ini juga membangun jejaring antar-pemangku kepentingan," katanya.

Pada kesempatan itu, Kemenkum menandatangani kerja sama dengan Kementerian PPPA dan Kementerian P2MI. Kolaborasi tersebut mencakup penyusunan modul pengembangan sumber daya manusia, penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), hingga penanganan status kewarganegaraan anak pekerja migran Indonesia.

Saat ini, Posbankum telah terbentuk di 83.980 desa dan kelurahan. Fasilitas itu akan menjadi ujung tombak layanan hukum bagi masyarakat rentan. Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan untuk memperkuat perlindungan anak pekerja migran Indonesia.

(Rahman Asmardika)