Kerugian BPR Kota Bandung Capai Rp70 Miliar, DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh

“Tambahan modal bukan solusi utama. Yang terpenting adalah membenahi internal perusahaan agar BPR Kota Bandung sehat, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Erick

DPRD menegaskan bahwa setiap kebijakan penyertaan modal harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Sebab, tambahan modal pemerintah daerah berasal dari APBD yang pada akhirnya merupakan uang masyarakat. Karena itu, sebelum memutuskan penambahan modal, DPRD ingin memastikan BPR memiliki tata kelola yang lebih baik, manajemen yang profesional, serta strategi yang jelas untuk memperbaiki kinerja.

Pembahasan Raperda Perseroda BPR Kota Bandung pun masih berlanjut. Pansus 18 akan terus mendalami kondisi perusahaan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerja BPR.

Intinya, DPRD Kota Bandung tidak ingin tambahan modal hanya menjadi suntikan dana tanpa perubahan mendasar. Pembenahan internal, penguatan tata kelola, penanganan kredit macet dan kepatuhan terhadap regulasi dinilai menjadi kunci agar BPR Kota Bandung dapat kembali sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta daerah.

(Anindita Trinoviana)