Respons Jokowi Soal ‘Operasi Politik’ Isu Ijazah Gibran, PDIP: Belajar dari yang Ngomong

JAKARTA — PDI Perjuangan merespons keras pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menduga adanya "operasi politik" untuk merusak reputasi keluarga Presiden ke-7 RI itu terkait dengan munculnya kembali isu ijazah sang anak, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menilai dugaan operasi politik semacam itu hanya mungkin digerakkan oleh pihak yang memegang kekuasaan.

Pareira menduga bahwa pihak yang melakukan pergerakan tersebut kemungkinan belajar dari gaya politik Jokowi sendiri.

"Kalau operasi seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh orang yang berkuasa. Terus mau tuduh siapa? Mungkin yang melakukan operasi ini belajar dari yang sekarang omong," ujar Andreas saat dihubungi, Jumat (16/10/2026).

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan lainnya, Mohamad Guntur Romli, menilai bahwa operasi politik sejatinya justru dilakukan oleh Jokowi sendiri demi melanggengkan kekuasaan. Ia mencontohkan sejumlah proses yang meloloskan Gibran ke panggung kepemimpinan nasional, mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023 hingga penerbitan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah.

"Justru sebaliknya, lolosnya Gibran itu karena operasi politik. Operasi politik melalui Putusan MK 90/2023, operasi politik Suket yang tidak ada dasar ijazahnya bisa keluar sehari, serta operasi politik PKPU Nomor 19/2023 Pasal 18 ayat 3," kata Guntur saat dihubungi, Jumat (16/10/2026).

Menurut Guntur, rentetan kejanggalan tersebut merupakan bentuk manipulasi kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.

"Operasi politik memanipulasi kekuasaan terutama oleh presiden yang berkuasa saat itu, Jokowi bapaknya Gibran dan Anwar Usman adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran," pungkas Guntur.