Karhutla Makin Parah, Kepala BNPB Bertolak ke Sumsel Tangani Langsung Kebakaran Hutan

JAKARTA - Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin upaya penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Dia memulai langkah operasional dengan turun langsung ke daerah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan efektif.

"Pagi tadi, setelah mendapat arahan dari Bapak Presiden, saya mendapat informasi untuk bergerak ke Palembang,” ujar Kristomei sebelum bertolak ke Palembang, Minggu (18/10/2026).

“Ini menjadi kegiatan awal setelah saya dilantik kemarin. Hari ini kami langsung bergerak untuk memimpin penanganan karhutla di Sumatera Selatan dan wilayah lain yang terdampak,"lanjutnya.

Kristomei bertolak menuju Palembang bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta sejumlah pejabat BNPB. Rombongan akan melihat dan mengevaluasi kondisi terkini karhutla, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan kebutuhan penanganan di daerah dapat segera dipenuhi.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, termasuk melalui dukungan personel, teknologi, dan operasi udara.

“Kami ingin memastikan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengendalikan dan memadamkan karhutla. Kami juga perlu mengetahui apa yang dibutuhkan daerah dari pusat, sekaligus memastikan dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,”ujarnya.

“Jika daerah membutuhkan bantuan, baik teknologi, gugus tugas, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), maupun penanganan khusus lainnya, harus segera disiapkan dan dikoordinasikan secara optimal,” pungkasnya.

Setibanya di Palembang, Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Satuan Tugas (Satgas) Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, unsur TNI/Polri, dan BPBD setempat di Lanud Sri Mulyono Herlambang pada pukul 13.30 WIB.

Rapat koordinasi tersebut berfokus pada evaluasi pemantauan titik panas, efektivitas operasi pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing dan OMC, serta penguatan komando lintas sektor pada wilayah yang menjadi prioritas penanganan.

(Fahmi Firdaus )