BNPB Terbuka Terima Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan terbuka terhadap tawaran bantuan dari negara sahabat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kendati demikian, pemerintah masih menginventarisasi kebutuhan di lapangan agar bantuan yang diterima benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa sejauh ini sejumlah negara telah menawarkan bantuan, di antaranya Jepang, Singapura, dan Malaysia.

“Sudah ada beberapa negara yang menawarkan bantuan. Saat ini kami butuh waktu untuk menginventarisasi bantuan apa saja yang diperlukan. Jika ada peralatan yang memang tidak kita miliki, baru kita minta kepada mereka. Dengan begitu, bantuan bisa maksimal, tepat guna, dan tepat sasaran,” kata Kristomei di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kristomei mengungkapkan, Singapura telah mengirimkan surat penawaran bantuan secara resmi. Sebelumnya, negara tetangga tersebut juga sempat memberikan sejumlah dukungan logistik hingga alokasi armada pesawat Hercules C-130.

Meski begitu, BNPB tetap mengutamakan efektivitas operasional, terutama jika peralatan yang ditawarkan sebenarnya sudah dimiliki oleh armada dalam negeri.

“Singapura sudah bersurat. Kita data kembali bantuan yang mereka tawarkan, seperti masker, air minum, hingga pesawat Hercules C-130. Namun, kalau kita sendiri sudah punya armada C-130, tentu lebih efektif menggunakan milik sendiri. Jadi kita lihat dulu keefektifan alat yang mereka tawarkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, bantuan asing sangat terbuka untuk diterima apabila Indonesia memang membutuhkan dukungan teknologi atau peralatan khusus yang belum tersedia.

“Kalau kita butuh dan memang tidak punya, why not? Tapi kalau kita sudah punya, kenapa harus minta dari luar. Bantuan pesawat Hercules misalnya, kalau kita sendiri ada, tentu lebih efektif menggunakan aset milik kita,” jelasnya.

Kristomei memastikan pemerintah tidak menutup diri dari dukungan internasional. Namun, penyaringan tetap dilakukan untuk memastikan kesesuaian jenis bantuan dengan kondisi riil di lapangan.

“Prinsipnya kita terbuka. Jika ada bantuan luar yang kita butuhkan dan sanggup kita operasionalkan, tentu kita terima. Cuma kita lihat dulu bentuk bantuannya seperti apa,” tuturnya.

Menurutnya, proses inventarisasi difokuskan pada penyisiran teknologi serta alat pemadam modern yang dinilai paling ampuh memadamkan titik api.

“Justru itu, kita inventarisasi dulu. Apa yang belum kita punya tetapi sangat efektif untuk memadamkan api, itu yang akan kita manfaatkan,” ucap Kristomei.

Ia juga menekankan bahwa prioritas utama Indonesia saat ini adalah dukungan teknologi dan peralatan berat, bukan tambahan personel pemadam.

“Yang kita butuhkan adalah alat dan teknologi. Kalau untuk SDM atau personel, kita sudah sangat cukup,” tegasnya.

Terkait target penanganan karhutla, Kristomei menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan tenggat waktu yang kaku. Meski demikian, BNPB terus berpacu dengan waktu agar dampak asap tidak berlarut-larut dirasakan masyarakat.

“Bapak Presiden tidak menargetkan waktu secara spesifik, tetapi tentu semakin cepat selesai akan semakin baik. Sebab, jika penanganan lambat, masyarakat yang terpapar akan semakin lama. Sejak enam hari dilantik, saya langsung bergerak mengambil langkah-langkah cepat yang efektif, tepat guna, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)